Mengapa Keputusan Hukum Yang Dibuat Tidak Jarang Menuai Protes

mengapa keputusan hukum yang dibuat tidak jarang menuai protes

Mengapa keputusan hukum yang dibuat tidak jarang menuai protes? Berikut adalah jawaban dan alasan kenapa keputusan hukum yang dibuat tidak jarang menuai protes yang perlu kamu ketahui.

Mengapa Keputusan Hukum Yang Dibuat Tidak Jarang Menuai Protes

Semasa sekolahmu dulu, pernahkah kamu dihukum? Mungkin karena kamu terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan PR. Tentunya semua manusia pernah mendapatkan hukuman. Bahkan anak usia 5 tahun juga bisa mendapat hukuman dari orang tuanya karena tidak mau makan.

Di negara Indonesia, kita menggunakan kata “Hukum” sedangkan di Inggris menggunakan “Law. Di Prancis menggunakan “Droit” di Belanda dan Jerman menggunakan “Recht. Dalam Bahasa LatinRectum berarti tuntunan atau bimbingan dan perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah “Rex” yang memiliki arti Raja atau perintah Raja.

Istilah-istilah tersebut (recht, rectum, rex) dalam bahasa Inggris menjadi “Right” (hak atau adil) yang juga berarti hukum. Istilah hukum dalam Bahasa Latin disebut “Ius berasal dari kata “Iubere” yang artinya mengatur atau hukum.

Penyebab Keputusan Hukum Sering Menuai Protes

Hukum secara umum artinya adalah aturan-aturan yang berisi sanksi & norma yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan yang bisa ditimbulkan akibat melangar hukum. Walau bersifat untuk menjaga ketertiban, keputusan hukum seringkali mendapatkan protes dari masyarakat. Keputusan hukum yang dibuat tidak jarang menuai protes dikarenakan oleh sifat hukum itu sendiri, misalnya.

  1. Keputusan Hukum Didukung Oleh Suatu Kekuasaan

Adanya pihak yang berlawanan dengan penguasa dan tidak mendapat dukungan, membuat pihak tersebut merasa tidak terwakili suaranya dalam keputusan yang dibuat.

  1. Keputusan Hukum Berlaku Umum

Umum disini berlaku secara global, jadi hukum tidak bisa menjadi alat pemuas kebutuhan yang bisa menuruti dan memuaskan kebutuhan tiap-tiap kelompok atau individu tertentu. Akibatnya ada sebagian kelompok atau individu yang merasa tidak setuju dengan keputusan hukum tersebut.

  1. Keputusan Hukum Menetapkan Hak Pihak Satu Dan Kewajiban Pihak Yang Lain

Adanya unsur subjektifitas terutama pada pihak yang dikenai kewajiban, denda, dan ganti rugi, biasanya memicu protes atas keputusan hukum, karena pihak tertentu merasa terlalu diberatkan untuk membayar ganti rugi.

  1. Keputusan Hukum Menentukan Sifat & Beratnya Sanksi

Sejalan dengan sifat hukum ke-3 diatas, sifat dan beratnya sanksi yang diberikan tidak pernah lepas dari unsur subjektifitas. Misalnya aturan ini berasal dari mulut hakim di pengadilan. Pemikiran inilah yang memunculkan anggapan bahwa hakim tidak mampu berlaku adil dan keadilan gagal ditegakkan di gedung pengadilan. Tentu hal semacam ini menuai banyak protes dari masyarakat umum.

Contoh Keputusan Hukum Yang Menuai Protes

Berikut ini kita akan melihat contoh-contoh keputusan hukum yang sering menimbulkan protes :

  1. Dua pihak bersengketa, pengadilan memutuskan pihak A bersalah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000 kepada pihak B. Akan tetapi pihak A merasa keberatan dan tidak sepakat dengan putusan bersalah itu. Pihak A merasa keberatan dengan denda yang dibebankan tersebut, hingga muncullah protes.
  2. Pada 24 September 2019 para mahasiswa berbondong-bondong pergi ke depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Para Mahasiswa menolak adanya Revisi Undang-undang (RUU) KPK dan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUUHP). Mereka meminta kepada DPR agar membatalkan rancangan tersebut, mereka rasa RUU dan RUUHP tersebut terlalu memberatkan rakyat dan lebih menguntungkan pihak tertentu yang berlindung dibelakang hukum yang dibuat tersebut.

Bersama-sama kita telah mempelajari tentang asal-usul hukum, sifat-sifat hukum yang menuai protes dan contoh-contoh kasus yang sering menuai protes di kalangan masyarakat. Semoga pengetahuan tentang hukum yang kita miliki semakin meningkat, sehingga kita dapat menjadi penduduk Indonesia yang cerdas dan tunduk pada hukum.