Model Sistem Politik Memandang Kebijakan Publik Sebagai Apa?

Model sistem politik memandang kebijakan publik sebagai apa? Jelaskan macam macam-model sistem politik! Yuk kita cari tahu jawabannya.

Model Sistem Politik Memandang Kebijakan Publik Sebagai Apa?

Sistem politik secara sederhana dapat kita pahami sebagai bentuk interaksi pemerintah kepada masyarakatnya di dalam proses pengambilan suatu keputusan dan kebijakan pemerintahan yang nantinya akan berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lebih lanjut David Easton. dalam Political System, menjelaskan bahwa model sistem politik memandang kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan politik, kebudayaan, ekonomi, geografis dan sebagainya yang ada disekitarnya, bukannya sharing of power.

Macam-Macam Model Sistem Politik

Masing-masing negara di dunia ini memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Sistem politik di negara tertentu menentukan jenis kebijakan yang akan diterapkan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pola budaya, ekonomi, geografis, lingkungan, kondisi sosial masyarakat dan hukum yang dianut suatu negara. Dibawah ini kita akan membahas satu-persatu jenis sistem politik yang ada.

1. Sistem Politik Liberal

Sistem politik liberal adalah suatu sistem yang bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan memasukkannya ke dalam aturan yang berlaku.

Kelebihan sistem politik liberal terletak pada kecilnya kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, karena kekuasaan tidak dipegang oleh satu pemegang kekuasaan. Kekurangan sistem politik liberal, terletak pada monopoli kekuasaan oleh sekelompok penguasa yang saling bekerja sama. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara, Perancis, Finlandia, dan Jerman

2. Sistem Politik Komunis

Sistem politik komunis, menjadikan negara sebagai pengatur dan pemegang kuasa penuh dalam keseluruhan aspek bernegara. Sehingga rakyat berada di bawah kendali pemerintah seutuhnya. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara Vietnam, Laos, Korea Utara dan China.

3. Sistem Politik Parlementer

Sistem ini menjadikan seorang Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan tertingginya. Pada sistem ini Presiden atau Raja sebagai kepala negara, sedangkan untuk urusan pemerintahan dipegang seutuhnya oleh Perdana Menteri.

Kelebihan sistem politik parlementer terletak pada fleksibilitas yang tinggi terhadap pendapat publik. Sedangkan kelemahan sistem politik ini terletak pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak stabil, karena tidak ada perbedaan antara kekuasaan legislatif dan eksekutifnya. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara Inggris, Jepang, Belanda, Singapura dan Malaysia.

4. Sistem Politik Presidensial

Sistem politik presidensial atau dikenal juga sebagai sistem kongresional, merupakan sistem politik yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatifnya. Dalam sistem ini seorang Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Keuntungan dari sistem ini terletak pada kewenangan legislatif dan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak untuk mengangkat penjabat-penjabat yang dinilai bisa membantunya dalam menjalankan kursi pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara, Indonesia, Amerika Serikat, Mesir, Filipina, dan Brazil.

5. Sistem Politik Anarki

Sistem Politik Anarki, merupakan sistem yang merujuk pada konsep anarki, artinya sistem ini tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara, Rusia dan Spanyol.

6. Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik ini memberikan hak setara kepada seluruh rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan bermasyarakat dan bernegara. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah negara Swiss, Selandia Baru, Australia, Kanada dan Norwegia. 

Tuntutan dan Dukungan dalam Sistem Politik

Berbagai macam tuntutan dalam sistem politik bisa muncul dari dalam dan luar pemerintahan. Dari banyaknya tuntutan yang muncul, satu dengan yang lainnya saling berbenturan dan tidak relevan, sehingga diperlukan kebijaksanaan pemimpin dalam meresponi dan menyingkapi situasi yang ada.

Apabila sistem politik berhasil membuat suatu keputusan atau kebijakan yang menyesuaikan berbagai tuntutan-tuntutan maka implementasi keputusan akan menjadi semakin lebih mudah dilakukan, mulai dari menerima dan mematuhi kebijakan yang sudah dibuat. 

Sekarang kita jadi pahamkan mengapa aturan di negara kita dan negara lain berbeda? Bisa saja aturan yang selama ini kita pandang baik di negeri luar belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Mulai sekarang, sebelum mengkritik aturan pemerintah ada baiknya terlebih dahulu kita memahami aturan sistem politik ini, sehingga kita tidak keluar dari dasar sistem kita.